Makassar – Nyataonline.web.id – Pemerintah Kabupaten Barru kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi semakin istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 yang diraih secara berturut-turut oleh Kabupaten Barru.
Penghargaan tersebut diterima dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026).
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., yang mewakili enam kepala daerah penerima opini WTP pada kesempatan tersebut, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Barru.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen menjalankan tata kelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan kebahagiaan bagi kami semua. Opini WTP tidak mungkin diraih hanya oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang telah bekerja dengan penuh dedikasi,” ujar Andi Ina.
Ia memberikan apresiasi khusus kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja maksimal dalam menyiapkan berbagai dokumen dan data selama proses pemeriksaan berlangsung.
Bupati Barru mengakui bahwa setiap proses pemeriksaan BPK selalu menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Namun, hasil yang diraih tahun ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barru telah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Meski demikian, Andi Ina menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini menjadi cambuk bagi kami untuk terus berbenah. Setiap rupiah yang digunakan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta dikelola secara tertib administrasi dan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
