Barru — Nyataonline.web.id – Mewakili Bupati Barru, Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang secara resmi membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan launching QRIS SIAP Pasar, evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun 2026, serta penyerahan SPPT PBB-P2 dan DHKP Tahun 2026, di Lantai 6 MPP Kantor Bupati Barru, Kamis (23/4/2026).
Dalam arahannya, Abustan menekankan pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Ia mengapresiasi penggabungan empat agenda strategis dalam satu momentum sebagai langkah cerdas yang hemat anggaran dan waktu.
“Hari ini kita memulai acara yang efisien. Ke depan, cari agenda yang beririsan agar tidak boros. Jangan sampai kita hanya NATO: No Action, Talk Only,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa digitalisasi daerah kini menjadi sebuah keharusan. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Barru, termasuk kepala desa, lurah, camat, hingga kepala puskesmas, diminta untuk beralih ke transaksi non-tunai melalui mobile banking dan QRIS.
Menurutnya, sistem pembayaran digital tidak hanya lebih efisien, tetapi juga aman dan cepat. Ia bahkan menegaskan akan memberikan penilaian kinerja lebih rendah bagi ASN yang masih bergantung pada transaksi tunai.
Abustan juga mengungkapkan bahwa rendahnya capaian digitalisasi sebelumnya disebabkan oleh metode penghitungan yang belum komprehensif, karena hanya mengacu pada nasabah Bank Sulselbar, sementara banyak ASN menggunakan bank lain seperti BRI, BNI, dan Mandiri.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar percepatan digitalisasi tetap dibarengi dengan perlindungan masyarakat. Ia meminta Bapenda dan pihak perbankan untuk menggencarkan edukasi terkait penggunaan QRIS guna meminimalisir risiko seperti kesalahan transfer dan penipuan digital.
“Edukasi harus masif. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena kurang pemahaman,” ujarnya.
Dalam evaluasi PAD, Abustan menyoroti capaian hingga April 2026 yang masih di bawah 25 persen. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan di sejumlah OPD teknis, sehingga diperlukan langkah konkret dan kolaboratif untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Ia mendorong seluruh OPD untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan retribusi, serta memaksimalkan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bahkan, ia mengusulkan keterlibatan Satpol PP dalam mendukung penegakan kepatuhan pajak dan perizinan.
Pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Abustan meminta peran aktif camat, lurah, dan kepala desa untuk turun langsung ke masyarakat dengan pendekatan humanis, termasuk menyesuaikan waktu penagihan dengan kondisi ekonomi warga, seperti saat musim panen.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data objek pajak agar sesuai dengan kondisi riil, termasuk penyesuaian NJOP berdasarkan perkembangan nilai ekonomi lahan dan bangunan.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya disiplin dalam perizinan bangunan. Aparat desa dan kelurahan diminta tidak membiarkan pembangunan tanpa izin, dengan dukungan pengawasan dari Satpol PP.
Tak hanya fokus pada pajak, Abustan turut mendorong peningkatan produktivitas desa melalui pemanfaatan lahan tidur. Ia menyebut Barru memiliki potensi besar dari lahan perhutanan sosial dan TORA yang belum dimaksimalkan.
Menurutnya, sektor pertanian memiliki peluang besar menjadi tulang punggung ekonomi daerah di masa depan. Ia bahkan menyebut petani sebagai pengusaha masa depan yang perlu didukung secara serius.
Dalam hal ini, ia meminta perbankan tidak hanya menyalurkan kredit konsumtif, tetapi juga lebih aktif mendorong kredit produktif serta memberikan pendampingan kewirausahaan kepada masyarakat.
“Jangan hanya ajarkan cara berutang, tapi ajarkan cara membangun usaha,” tegasnya.
Ia juga mendorong optimalisasi program CSR perbankan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan daerah.
Mengakhiri sambutannya, Abustan mengajak seluruh elemen—pemerintah, perbankan, dan masyarakat—untuk bekerja secara kolaboratif dan inovatif dalam mewujudkan visi besar Kabupaten Barru, yakni “Sejahtera Lebih Cepat”.
“Kalau kita ingin masyarakat sejahtera lebih cepat, maka kita juga harus bergerak lebih cepat,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, pimpinan perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
