Barru – Nyataonline.web.id – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barru mengintensifkan koordinasi lintas sektor guna memastikan pesta demokrasi di 12 desa berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Hal ini terungkap saat Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menerima audiensi Tim Subdit Politik Dit Intelkam Polda Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Bupati Barru, Kamis (9/4/2026).
Tim yang dipimpin AKP Tumiar Butar Butar tersebut hadir untuk melakukan koordinasi sekaligus pemantauan awal terhadap kesiapan Pilkades, termasuk melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan di lapangan.
Menanggapi hal itu, Bupati Barru menyambut positif langkah kepolisian sebagai bentuk sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pilkades berlangsung.
Namun, dalam arahannya, Bupati justru menyoroti faktor krusial yang kerap memicu konflik, yakni ketidaksiapan masyarakat dalam menerima hasil pemilihan.
“Calon itu biasanya sudah siap menang dan siap kalah. Tapi yang sering jadi persoalan adalah pendukungnya. Ini yang harus kita edukasi bersama,” tegasnya.
Bupati pun menekankan pentingnya sosialisasi masif hingga ke tingkat desa, dengan melibatkan tokoh agama, imam masjid, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menerima hasil demokrasi dengan lapang dada.
“Sampaikan di masjid-masjid, libatkan tokoh masyarakat. Tekankan bahwa Pilkades adalah proses demokrasi yang harus disikapi dengan keikhlasan,” ujarnya.
Berdasarkan pemetaan aparat keamanan, terdapat empat desa yang masuk kategori rawan. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama Polres dan Polda Sulsel dalam menyiapkan langkah antisipasi.
Meski demikian, Bupati tetap optimistis Pilkades dapat berjalan aman, mengingat berbagai strategi pencegahan telah disiapkan sejak dini.
Salah satunya adalah penerapan seleksi ketat bagi bakal calon kepala desa melalui tes tertulis dan wawancara, khususnya di desa dengan jumlah calon lebih dari lima orang. Proses ini melibatkan pihak ketiga untuk menjamin objektivitas dan kualitas calon.
“Ini bukan formalitas. Kita ingin kepala desa yang terpilih benar-benar punya kapasitas, karena mereka adalah garda terdepan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, hasil tes juga akan digunakan sebagai penentu jika terjadi suara imbang, sehingga potensi konflik akibat pemilihan ulang dapat dihindari.
Dalam audiensi tersebut juga terungkap dinamika lain, seperti adanya kandidat dari satu keluarga hingga potensi calon tunggal di beberapa desa. Kondisi ini dinilai dapat menjadi tantangan tersendiri bagi kualitas demokrasi di tingkat desa.
Pemerintah daerah pun mengingatkan agar situasi tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang berpotensi memicu konflik sosial.
“Kita tidak ingin Pilkades justru merusak hubungan kekeluargaan atau memicu perpecahan di masyarakat,” tegas Bupati.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru berharap Pilkades serentak yang dijadwalkan pada 25 Mei 2026 dapat berlangsung aman, damai, dan menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas serta diterima oleh seluruh masyarakat.
Audiensi tersebut turut dihadiri Plh Sekda Barru, Asisten Pemerintahan Setda Barru, serta Kepala DPMDPPKB Kabupaten Barru.
