Barru – Nyataonline.web.id – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 sekaligus mengungkap sejumlah tantangan besar yang masih dihadapi daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru, Kamis (9/4/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, pemerintah daerah terus berupaya mendorong pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Sejumlah capaian positif pun berhasil diraih. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,93 persen pada tahun 2024 menjadi 5,16 persen di tahun 2025. Selain itu, angka pengangguran terbuka juga mengalami penurunan hingga mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Capaian ini bukan hanya kerja saya dan Wakil Bupati, tetapi hasil kerja bersama, termasuk kontribusi besar DPRD Kabupaten Barru,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemkab Barru juga terus mendorong peningkatan akses layanan dasar, penguatan infrastruktur wilayah, serta fokus pada isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun di balik capaian tersebut, Bupati Andi Ina secara terbuka mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dengan proyeksi APBD yang masih berada di kisaran Rp700 miliar.
Di sektor infrastruktur, kondisi jalan menjadi sorotan. Dari total kebutuhan jalan layak sekitar 600 kilometer, baru sekitar 30 persen yang berada dalam kondisi baik.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan, seperti melalui program Inpres Jalan Daerah yang sebelumnya telah membantu sekitar Rp50 miliar,” jelasnya.
Selain itu, sektor pelayanan kesehatan juga masih memerlukan pembenahan. Bupati mengakui masih adanya kekurangan layanan, baik di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas dan pustu.
“Ini menjadi komitmen kita bersama agar pelayanan kesehatan benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pada bagian lain, Bupati menyampaikan sikap tegas terkait kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang mensyaratkan pemenuhan angka 30 persen. Ia menilai, dengan kondisi keuangan daerah saat ini, target tersebut sulit untuk direalisasikan sepenuhnya.
Menurutnya, struktur belanja daerah masih didominasi belanja pegawai yang sangat krusial, khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.
“P3K tidak bisa dan tidak boleh kita korbankan. Mereka berada di garda terdepan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, di sektor pendidikan, tenaga guru P3K menjadi penopang utama proses belajar mengajar. Sementara di sektor kesehatan, tenaga P3K mendominasi pelayanan di puskesmas. Jika alokasi anggaran untuk mereka dikurangi, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.
Bupati pun menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati untuk tetap melindungi keberadaan dan hak-hak tenaga P3K, meskipun dihadapkan pada berbagai risiko kebijakan.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan kita kepada mereka yang telah mengabdi untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak DPRD Kabupaten Barru untuk bersatu memperjuangkan kepentingan para tenaga P3K, sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik dan keadilan bagi para pengabdi daerah.
“Mari kita berdiri bersama mereka. Jika bukan kita yang memperjuangkan nasib mereka, lalu siapa lagi?” tutupnya.
Menutup sambutannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berbenah, memperbaiki berbagai kekurangan, serta menjadikan rekomendasi DPRD sebagai pijakan dalam mempercepat pembangunan daerah.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan semangat kebersamaan demi mewujudkan Kabupaten Barru yang berkeadilan, maju berkelanjutan, dan sejahtera lebih cepat.
