Barru — Nyataonline.web.id – Upaya mengendalikan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Barru. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari secara resmi meluncurkan Gerakan Tanam Cabai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
Kegiatan launching tersebut berlangsung di Halaman Kantor Daerah Kabupaten Barru, Rabu (11/03/2026), dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta para ASN.
Gerakan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mendukung program Ketahanan Pangan Nasional sekaligus mengendalikan inflasi daerah, khususnya pada komoditas cabai yang kerap menjadi penyumbang utama inflasi karena termasuk dalam kelompok volatile food atau komoditas dengan harga yang sangat fluktuatif.
Program tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Barru Nomor 100.3.4.2/313/Bag. Perekonomian tentang Gerakan ASN Menanam Cabai di Kabupaten Barru. Melalui program ini, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Barru akan mendistribusikan bibit cabai kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ditanam di pekarangan kantor masing-masing.
Dalam sambutannya, Bupati Barru menyampaikan bahwa cabai sering menjadi salah satu faktor utama penyebab inflasi daerah. Tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan, terlebih saat kondisi cuaca ekstrem, membuat harga cabai kerap melonjak tajam di pasaran.
“Gerakan tanam cabai ini adalah salah satu bentuk keseriusan kita dalam mengendalikan inflasi. Kita memiliki banyak lahan kosong di lingkungan perkantoran yang selama ini hanya ditumbuhi tanaman liar. Saya ingin lahan-lahan tersebut diubah menjadi lahan produktif yang mampu menghasilkan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh ASN menjadikan kegiatan menanam cabai sebagai aktivitas yang produktif sekaligus menyenangkan. Menurutnya, program ini tidak hanya bermanfaat bagi ketahanan pangan, tetapi juga dapat menjadi kegiatan yang bernilai ekonomis.
“Kepada seluruh ASN saya berharap agar segera merealisasikan penanaman cabai di pekarangan kantor masing-masing. Jadikan ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai hobi baru yang produktif dan bernilai ekonomis,” tambahnya.
Bupati juga meminta para Kepala OPD dan Camat agar aktif memantau serta mengevaluasi pelaksanaan gerakan tersebut di unit kerja masing-masing agar program ini berjalan optimal dan berkelanjutan.
Ia optimistis, jika gerakan ini dilakukan secara serius, dalam waktu sekitar tiga bulan tanaman cabai sudah dapat dipanen dan dimanfaatkan oleh ASN maupun masyarakat.
“Kalau kita menanam dalam jumlah banyak, kita tidak perlu lagi membeli cabai di pasar. Silakan dipetik dan dibawa pulang untuk dinikmati bersama keluarga. Bahkan jika produksinya melimpah, bisa menjadi sumber tambahan pendapatan,” jelasnya.
Lebih jauh, Bupati Barru juga mendorong agar gerakan ini diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa dengan memanfaatkan lahan tidur milik masyarakat agar lebih produktif.
Ia berharap gerakan tersebut dapat menjadi momentum kebangkitan kemandirian pangan keluarga di Kabupaten Barru sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam mengendalikan inflasi daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Barru menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung gerakan tersebut dengan menyediakan bibit cabai serta pendampingan teknis bagi OPD yang akan melakukan penanaman.
Berdasarkan data yang ada, pengembangan tanaman cabai di Kabupaten Barru saat ini telah mencapai sekitar 131 ribu populasi tanaman yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) di berbagai wilayah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, para Asisten Setda Barru, Staf Ahli, para Kepala OPD, Camat Barru, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Barru serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
Melalui gerakan ini, Pemerintah Kabupaten Barru berharap ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah.
